Pangsa Pasar Syariah yang Mana Lagi?

Pangsa Pasar Syariah yang Mana Lagi?

Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, Sakinah Finance, Bogor – Indonesia

12 Juni 06:40 | Dilihat : 653

Pangsa Pasar Syariah yang Mana Lagi?Ilustrasi

Dr. Murniati Mukhlisin M.Acc
Sakinah Finance/STEI Tazkia/Ikatan Akuntan Indonesia
Setiap bicara soal perkembangan keuangan syariah terutama perbankan syariah, yang menjadi fokus utama adalah pangsa pasar. Pangsa pasar perbankan syariah yang besar berarti penerimaan masyarakat makin tinggi. Saat ini pangsa pasar perbankan syariah berada pada kisaran 5,13 persen. Angka yang cukup meresahkan baik bagi regulator perbankan syariah maupun bagi yang aktif di industri perbankan syariah. Betapa tidak, negara tetangga paling dekat yaitu Malaysia yang hanya punya angka penduduk 10 persen dari jumlah penduduk Indonesia telah melejit mencapai pangsa pasar perbankan syariah di angka 28 persen pada akhir tahun 2016 yang lalu.

Maka dari itu, Kementerian BUMN bertekad mengembangkan perbankan syariah agar pangsa pasarnya bisa mencapai angka 10% pada tahun 2017 ini. Caranya adalah bank induk syariah BUMN akan mencari mitra dari pihak luar untuk menambah ekuitas bank syariah, seperti yang dikatakan oleh Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain, Gatot Trihargo di Swamedium.com belum lama ini.

Selain industri keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan mentargetkan pangsa pasar industri keuangan non-bank (IKNB) syariah bisa mencapai kisaran 5 persen pada tahun 2017 ini. Direktur IKNB Syarih Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Moch. Muchlasin di Bisnis.com beberapa waktu yang lalu menyatakan optimis akan kenaikan pangsa pasar industri keuangan non-bank syariah yang saat ini umumnya paling besar disumbangkan oleh industri asuransi syariah.

Pangsa pasar yang terlupakan
Luqyan Tamanni, dosen STEI Tazkia membentangkan riset inklusi keuangan baru-baru ini. Luqyan mengatakan bahwa sekitar 40 persen masyarakat Indonesia belum mempunyai akses langsung ke sektor keuangan termasuk perbankan. Padahal, King & Levine (1993) menyebutkan peran penting perkembangan sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi maka dari itu perlu jangkauan yang intensif kepada 40 persen kelompok ini.

Para penggerak industri perbankan syariah dan non bank syariah harusnya melirik tajam pangsa pasar yang belum terjamah ini bukan terus-terusan merebut pangsa pasar yang berjumlah hanya berjumlah 60 persen dari lingkaran perbankan konvensional.

Gerakan 212 contohnya memiliki semangat untuk “Rush Money” dari pemilik dana bank konvensional yang ribawi ke rekening syariah. Pada saat gerakan itu terjadi pada bulan Desember 2016 yang lalu, prediksi industri keuangan syariah “Rush Money” betul-betul akan terjadi secara besar–besaran.

Tetapi ketika dikonfirmasi oleh penulis, ternyata gerakan tersebut tidak berpengaruh besar. Bank Jabar Banten Syariah yang berlokasi di Jawa Barat contohnya mengatakan bahwa tidak ada dampak apapun di kwartal pertama tahun 2017 tentang isyu “Rush Money”. Hanya Bank Syariah Mandiri yang merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang mengatakan bahwa ada sedikit dampak setelah gerakan 212 namun tetap tidak signifikan.

Ternyata tantangan terbesar adalah pada literasi keuangan syariah yang masih 10 persen, sementara literasi keuangan secara umum masih 30 persen. Sehingga jangkaun nasabah baru harus diimbangi edukasi besar-besaran dan terukur terhadap masyarakat yang masih “belum melek” produk atau risiko keuangan.

Siapakah pangsa pasar 40 persen ini?
Umumnya mereka yang berada dalam kelompok ini adalah masyarakat kelas bawah, walaupun tidak mempunyai banyak dana segar untuk disalurkan namun berpotensi tinggi untuk menjadi mitra industri perbankan syariah atau keuangan syariah. Kalaupun mereka mempunyai kesiapan bermitra tetapi tidak mempunyai cukup akses ke perbankan syariah.

Maka dari itu pemerintah mencanangkan keuangan inklusif yang bertujuan untuk merangkul masyarakat dari kalangan bawah ini untuk berpartisipasi aktif dalam kancah keuangan nasional.

Peraturan Presiden No. 82 tahun 2016 telah mencantumkan strategi nasional untuk hal ini yang berbunyi: Strategi Nasional Keungan Inklusif atau SNKI adalah strategi yang dituangkan dalam dokumen yang memuat visi, misi, dan kebijakan keuangan inlusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Disebutkan juga paling tidak ada Enam Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan yang mendukung, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, dan perlindungan konsumen.

Intinya keuangan inklusif ini seharusnya dijadikan strategi bersama bagaimana supaya pangsa pasar yang “buta huruf tentang keuangan” ini dapat dirangkul yang kelak dapat menambah pangsa pasar industri perbankan syariah dan keuangan syariah secara keseluruhan. Umumnya mereka adalah kaum lemah yang disebut di dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa (4): 98 “mustad’afiin” yang dari pemahaman Tafsir Ibnu Katsir, enam pilar di atas secara eksplisit telah merespon seruan ayat ini.

Siapakah mustad’afiin ini?
Alquran membentangkan ayat – ayat yang yang berpihak kepada kaum lemah yang seharusnya hijrah dari tempat yang tidak baik ke tempat yang dapat merubah nasibnya untuk menjadi lebih baik (QS An-Nisa (4): 97-100). Ayat 98 menegaskan kaum lemah yang tertindas (mustad’afiin) itu adalah laki – laki atau perempuan dan anak – anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.

Pemberdayaan bagi kaum ini tentu saja sangat mulia, seperti memberikan edukasi tentang keuangan seperti salah satunya adalah bagaimana dapat meningkatkan produktifitas ekonomi keluarga termasuk mengatur keuangannya. Yang kelak hijrah ke tempat yang lebih baik inilah akan mendapatkan “wasa’ah” atau rezeki yang berlimpah (Ayat 100).

Salah satu peserta pemberdayaan ekonomi di daerah Bogor pernah menyampaikan rasa syukurnya saat penulis berkunjung. Dia mengatakan bahwa seumur hidup selalu terjerat utang dan tidak tahu bagaimana berdikari namun setelah mengikuti program pemberdayaan ekonomi dhuafa, sang ibu mengatakan bahwa dia sudah melunasi semua utangnya, bahkan sekarang sudah memiliki tabungan masa depan sebesar Rp.2,5 juta.

Inilah salah satu bentuk keuangan inklusif yang seharusnya dapat menjaring kelompok pangsa pasar 40 persen yang buta huruf keuangan ini. Sudah saatnya segenap penggerak perbankan syariah ikhlas untuk “bekerja keras” sehingga dapat menggaet kelompok mustad’afiin ini. Bukan hanya target kinerja (Key Performance Indicators) tapi target amal jariah juga inshaaAllah akan tercapai. Wallahu a’lam bis-shawaab. 

Salam Sakinah!

Sumber:
  • Suara Islam; http://www.suara-islam.com/read/al-islam/muamalah/22699/Pangsa-Pasar-Syariah-yang-Mana-Lagi
  • Hidayatullah; https://www.hidayatullah.com/berita/ekonomi-syariah/read/2017/06/03/117869/pangsa-pasar-syariah-yang-manalagi.html
  • Gontornews; http://gontornews.com/2017/07/02/pangsa-pasar-syariah-yang-mana-lagi/
  • IslamPos; https://www.islampos.com/pangsa-pasar-syariah-yang-mana-lagi-29820/

Utang Secara Syariah, Bagaimana Caranya?

aku_cinta_keuangan_syariah.jpg

by Admin on 29/03/2015

Bolehkah berutang menurut syariah?Ya, ada penjelasannya, kalaupun mau berhutang adalah dalam keadaaan darurat alias akhirnya harus berutang.

Karena, tidak ada jalan lain untuk menutupi kebutuhan yang kita perlukan selain dengan utang atau pinjaman. Lebih baik lagi, jika “harus”-nya berutang itu adalah untuk keperluan produktif seperti modal usaha, pendidikan, atau ibadah seperti haji ke Tanah Suci. Utang menurut Islam, jika untuk tujuan melunasi biaya pengobatan juga diperbolehkan.

Murniati Tamanni dan Luqyan Tamanni dalam buku “Sakinah Finance” (Tinta Media: 2014) mengatakan, “Utang menurut Islam ditempatkan sebagai suatu akad tolongmenolong, bukan hubungan komersial”. Oleh karena itu, berutang konteksnya di ranah sosial bukan ekonomis.

Dua penulis yang juga pakar keuangan syariah dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia ini lantas melampirkan firman Allah Swt: “…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya,” (QS al-Maidah [5]:2).

Plus satu hadis yang menurut dua penulis buku itu sangat relevan, Nabi Saw menegaskan, “Barang siapa membantu melonggarkan satu di antara beberapa kesulitan duniawi temannya maka Allah akan melonggarkan satu dari beberapa kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong seseorang selama seseorang itu mau menolong saudaranya,” (HT Muslim, No.4867).

Selain harus dalam keadaan kepepet, utang menurut islam juga tidak boleh menghasilkan tambahan (riba). Jika berutang Rp 100 ribu, haruslah dikembalikan sejumlah Rp 100 ribu itu pula. “Kelebihan dalam pengembalian termasuk dalam kategori riba, yang secara bahasa berarti tambahan”, kata penulis.

“Utang menurut Islam diperbolehkan hanya jika kepepet, komposisinya juga disarankan maksimal adalah 30-40% dari seluruh kewajiban rumah tangga dalam satu waktu”[su_pullquote align=”right”] “Kelebihan dalam pengembalian termasuk dalam kategori riba, yang secara bahasa berarti tambahan”[/su_pullquote]

Agak suit dipahami dalam konteks modern, kita hidup di bawah ketiak kapitalisme yang dibangun di atas pondasi ribawi. Namun, coba perhatikan firman Allah Swt dalam QS al-Baqarah [2]: 280 berikut ini semoga membantu memahaminya. “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan maka berilah tenggang waktu sampai dia memeroleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Nah, karena utang dalam islam itu boleh tetapi dalam keadaan sangat mendesak alias kepepet, komposisinya juga menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Saran dua penulis ini, maksimal utang adalah 30-40% dari total kewajiban rumah tangga dalam satu waktu.

Sedang kepepet? Butuh utang? Nantikan artikel berikutnya tentang syarat mengambil utang menurut Islam.

Ditulis oleh ACKS, 29 Maret 2015