Yang Kaya Makin Kaya, Yang Miskin Makin….

anak-kaya-dan-anak-miskin-2

Dok: bisnisaceh

Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, Sakinah Finance, Colchester – Inggris

Layyina, putri kami, 16 tahun, belakangan sangat gusar dengan pembangunan di sekitar kawasan perumahan kami di Bogor, Indonesia. Beberapa waktu yang lalu Layyina menyusun surat untuk dikirimkan ke pengembang tempat kami tinggal. Berikut draftnya (nama-nama dalam surat tidak ditampilkan di sini:

Colchester, 2 October 2016
Dear Sir,
Your housing complex is where my family have lived for 11 years and as far as I could remember we used to have only one shopping mall in the area. But when I came back this summer there was a new lovely hospital and a less lovely second mall built. The most shocking of all was a massive construction site in the area, where apparently a new mall – 78,000 m2 – is going to be built (sigh!). It is absolutely frustrating because it’s said to be the 4th biggest mall in the greater Jakarta area, just next to the existing malls.

To me, this mall is nothing but unfair market competition because it will threaten the future of traditional traders in our place, just a mile away from the location of the site, because it would avert the market from buying local produce.

The owner of this mall is probably going to get richer, the shareholders of your company would be happy to get more money in their pockets, but the traditional traders will suffer even though their tiny businesses may alleviate poverty in the villages behind the complex. Not to mention the new (almost unnecessary) developments could reduce 30% green space that is required by the regulation.

To make matters worse, roughly every Sunday there is already traffic jam because of another attractions such as massive theme park, which affects the lane passing the hospital and the construction site. Now imagine when the new mall is built (2018) – how chaotic would that little world be? Not only any of these are sustainable in any means, the theme park stood right next to a shabby village, where most of traditional traders and less fortunate people live.

I understand how your housing complex is convenient place for leisure as it is so close to Jakarta, but does anybody care about the local people’s welfare anymore? Or maybe the less fortunate people not your concern anymore? Are we actually in the hands of outrageously rich people, like yourself?

And to be honest, with infamous Jakarta traffic, it could at the worst take you 3 hours to reach our place; so marketing at its best there bla-bla-bla Mall! There are of course solutions if you want to develop, but sustainably. You could renovate existing unsold houses into bespoke sustainable ones, or maybe not to develop in front of a filthy river that its sole function now is a sewer and a water source for the poor, because what your company doing by neglecting the problems is driving away their loyal residents and just blindly expanding.

In a way, being an Indonesian in the UK is hard because you think of how much better this country is doing. Maybe the Indonesian government should take care of their people rather than the rich, or themselves.

Thank you for reading my letter.

Best regards,

Layyina Tamanni

The rich is getting richer
Secara implisit, Layyina menyebutkan bahwa kelompok yang kaya sekarang makin kaya dan yang miskin makin miskin (paragraf kedua dan ketiga). Ehmmm, apa buktinya? Dari daftar 50 Orang Terkaya Indonesia Versi Majalah Forbes 2016, nilai kekayaan dari 50 orang terkaya di Indonesia di tahun ini adalah USD 99 miliar atau Rp 1.336 triliun, naik dari tahun lalu USD 92 miliar atau Rp 1.242 triliun. Menurut daftar tersebut, posisi pertama dari 50 orang itu diduduki oleh Keluarga Hartono keturunan Tionghoa, pemilik perusahan rokok Djarum dan pemegang saham terbesar Bank Central Asia, dengan jumlah kekayaan sebesar USD 17,1 miliar atau sekitar Rp 230 triliun. Jika ditelusuri 50 orang kaya ini, hanya beberapa orang saja merupakan putra asli bangsa.

Keturunan Tionghoa yang sukses umumnya pekerja keras dan hidup hemat CLICK TO TWEET
Namun jangan prejudis dahulu, para keturunan Tionghoa yang sukses dari segi kekayaan umumnya bekerja keras, bersungguh-sungguh dan hemat. Menurut profil Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono yang bernama asli Oei Hwie Tjhong dan Oei Hwie Siang ini, bisnis rokok Djarum yang diwariskan sang ayah hampir punah karena kebakaran pabrik. Namun berkat inovasi dan jaringan, mereka bisa meluaskan pemasaran rokok tersebut ke Amerika. Walau dengan kekayaan yang berlimpah, Hartono tetap mengajarkan anak-anaknya dengan kesederhanaan. Armand Hartono sang putra mahkota contohnya, tidak boros memakai AC dan tidak segan makan di kantin murah.

Begitu juga Murdaya Poo yang bernama asli Poo Tjie Gwan atau Poo Djie Thiong yang dikenal dengan gemar bekerja lewat tengah malam bahkan sering pulang lewat matahari terbit. Istrinya Sri Hartati Murdaya yang juga seorang pengusaha, sama-sama suka bekerja keras dan memiliki motivasi yang tinggi. Saat ini Murdaya berada di dalam daftar orang terkaya nomor sembilan dengan memiliki harta sebesar USD 2,1 miliar atau sekitar Rp 28,3 triliun.

Putra asli bangsa yang pertama dalam daftar tersebut adalah Chairul Tanjung, pemilik Bank Syariah Mega Indonesia dan Trans TV yang berada dalam urutan ke-enam turun dari urutan ke-empat ketika pada tahun 2015. Chairul pernah menjadi Mahasiswa Teladan Nasional ketika belajar di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia.

Namun bukan hanya berhasil dalam bidang akademik tetapi juga Chairul muda sangat serius menjalankan bisnis kecil – kecilan di kampus untuk membiaya kuliahnya. Jatuh bangun tidak sekali namun berkat kegigihannya saat ini Chairul memiliki harta kekayaan berjumlah USD 4,9 miliar atau sekitar Rp 66,1 triliun.

The poor is getting poorer
Di balik semakin bertambahnya kekayaan para konglomerat, ada jutaan derita kemiskinan dan kesenjangan terjadi. Bagi Layyina, keberadaan supermarket raksasa yang akan dibangun di dalam kompleks perumahaan kami telah mengambil secara sepihak dan kejam peluang bisnis para pedagang kecil di pasar tradisional tak jauh dari lokasi mal tersebut.

Selain itu, yang tidak kalah tragis adalah kehidupan masyarakat yang tinggal di kampung sekitar perumahan tersebut. Dulunya mereka adalah pemilik tanah yang kemudian secara halus dibujuk untuk melepas ladang dan tanah warisan turun-temurun.

Setelah menjadi mantan pemilik, para penduduk kampung tersebut sempat kaya mendadak untuk sementara. Uang hasil pembebasan tanah dipakai untuk jangka pendek misalnya pergi haji, bangun rumah dan beli kendaraan. Jarang terdengar mereka gunakan untuk modal bisnis atau investasi di pendidikan.

Seiring bertambahnya kekayaan para konglomerat, bertambah pula kemiskinan dan kesenjangan CLICK TO TWEET
Profesi yang digandrungi biasanya menjadi satpam, tukang ojeg, supir angkot, supir pribadi, pembantu rumah tangga dan pemulung. Mayoritas anak – anak mereka berhenti sekolah saat tamat SD atau SMP dan menikah saat berusia muda. Selama 11 tahun, pemandangan sebelum azan Shubuh tidak pernah berubah, para pemulung akan mampir ke rumah kami mengais kotak sampah, mencari kertas, kotak dan plastik yang bisa dijual sekitar Rp. 200 – Rp. 20,000 perkilo. Sedih?

Apa yang dapat kita pelajari?
Ada satu kata kunci di balik suksesnya nama-nama yang disebut tadi yaitu itqan (bersungguh – sungguh) yang menurut HR Imam Muslim No. 1955, HR At-Tabrani No. 897 dan HR Baihaqi No. 5312: innallaha azza wajalla yuhibbu idzaa ‘amila ahadukum ‘amalan an yutqinahu yang artinya: “Allah ʽazza wa jalla menyukai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu amal secara itqan.” Namun tentunya sebagai pebisnis Islami, kerja bersungguh-sungguh itu harus didampingi dengan konsep pertanggung jawaban di Hari Perhitungan di mana semua umat manusia akan diadili walau amalannya sebesar biji sawi (QS Al-Anbiya (21): 47).

Maka dari itu rambu-rambu bisnis harus senantiasa diperhatikan misalnya menghindari bisnis di bank ribawi, pabrik senjata, pabrik rokok, hotel, pabrik alkohol, dan bisnis haram atau syubhat lainnya. Di samping itu, ada hak orang lain yang harus dikeluarkan dari keuntungan bisnis, seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Semoga pendirian Koperasi Syariah Dua Satu Dua yang baru-baru ini diumumkan akan menjalankan konsep itqan yang berorientasi akhirat.

Layyina juga menyinggung peranan pemerintah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Tentu saja hal ini sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33. Jauh sebelum 1945, Rasulullah SAW senantiasa memastikan praktik ekonomi yang berkeadilan yang harus ditaati oleh Muslim maupun Non-Muslim.

Monopoli sudah dikecam sejak jaman Nabi CLICK TO TWEET
Penguasan ekonomi untuk kepentingan suatu kelompok sudah dikecam sejak jaman Rasulullah SAW begitu juga di masa para sahabat. Misalnya Umar bin Khattab r.a. yang menegur keras ketika seseorang melakukan monopoli dan menetapkan harga seenaknya (Kitab Al-Bidayah Wan Nihayah).

Sebagai pemimpin, Rasulullah SAW dan para sahabat rajin berjalan di pasar – pasar juga senantiasa berkeliling memantau keadaan rakyatnya untuk memastikan kesejahteraan mereka. Diceritakan di dalam kitab tersebut bahwa bukan main berangnya Umar r.a. ketika Sa’ad menutup pintu istana supaya tidak mendengar keributan di pasar. Dibakarnya pintu istana itu. tepat jika Layyina mengatakan bahwa Maybe the Indonesian government should take care of their people rather than the rich, or themselves. Wallahu a’lam bis-shawaab. Salam Sakinah!

Read more:

MySharing

Republika

Suara Islam

Islampos

Advertisements

Warga Indonesia di London ingin berinvestasi syariah

Berita dari Antara News dan Republika London

image1.JPG
Kali ini INDUK sebuah perkumpulan pekerja Indonesia di UK menggelar kajian investasi syariah bertempat di KBRI di London hari ini, Minggu 17 Januari 2016.

Acara terlebih dahulu dibuka oleh M. Ilham Effendy, Pelaksana Fungsi Konsuler, KBRI London. Ilham juga mempimpin doa bersama untuk keselamatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia yang baru-baru ini mendapat teror bom di Jakarta.

Sejak dua tahun ini, KBRI telah mempercayakan Murniati Mukhlisin dan Luqyan Tamanni, tim Sakinah Finance untun memberikan kajian kepada anggota INDUK. Mulai dari pengarahan membuat perencanaan keuangan keluarga baik teori maupun praktik, disiplin pencatatan, mengatur keadaan saat defisit, dan kali ini mengatasi keuangan saat surplus.

image2

Tuti Musbeth, Ketua INDUK mengatakan bahwa seorang pekerja yang bisa berhemat setiap bulan bisa menyisihkan 500 poundsterling setiap bulannya (sekitar Rp. 10 juta). Ini bisa menjadi tabungan untuk masa depan maka dari itu diperlukan pengarahan bagaimana berinvestasi sesuai syariah, ujar Tuti.

Bukan hanya berbagai jenis investasi syariah yang dikenalkan tapi juga niat, tujuan, pemahaman syariah dan tipe kecenderungan resiko seseorang. Murniati memaparkan bahwa jenis investasi jangka pendek di UK bagi risk averse bisa berupa deposito syariah berjangka 12 hingga 36 bulan, Individual Saving Account yang bagi hasilnya tidak terkena pajak termasuk Young Person Notice Account untuk anak yang dananya bisa dicairkan ketika sang anak berusia 14 tahun. Sedangkan bagi risk taker bisa memilih Islamic unit trust, saham syariah atau menjalankan peluang bisnis.

image3
Jika ingin berinvestasi di Indonesia, terdapat lebih banyak lembaga keuangan syariah termasuk asuransi syariah yang makin menawarkan produk dan jasa yang beragam. Namun syaratnya harus pulang ke Indonesia jika ingin menjadi nasabah atau peserta.

Di bagian kedua para peserta dikenalkan bagaimana berdoa dengan menggunakan asmaaul husna. Allah menegaskan dalam QS Al A’raf (7): 180 bahwa hanya Allah memiliki nama – nama baik maka dari itu bermohonlah kepadaNya dengan menyebutnya dalam berdoa.

Semoga bekal kepahaman dan hafalan asmaaul husna dapat menjadi media berdoa sehingga akan mengawal kehidupan kami di London ini dengan lebih baik lagi, tutup Siti Wahadi, pembina INDUK.

Sumber Berita:

Republika London

Warta Ekonomi

 

MySharing

Islampos

Suara Islam

Hidayatullah

 

 

Riau “Berasap” Semangat Untuk Praktekan Pengelolaan Keuangan Gaya Mahasiswa

UntitledSelama 18 tahun Riau mengalami kebakaran hutan dan kejadian dalam tiga bulan di tahun sepertinya lebih marak dibicarakan di berbagai media termasuk di media sosial. Menurut Wahana Lingkungan Hidup di Liputan 6, masalah asap ini seiring dengan meningkatnya hampir 300% izin Hutan Tanaman Industri yang dikeluarkan sejak 2009-2011.

Sepertinya pembuat kebijakan saat itu hanya mengutamakan tercapainya tujuan ekonomi tanpa menghitung konsekuensi yang terjadi. Belum sempat manfaat ekonomi tersebut dinikmati sepenuhnya oleh rakyat, pemerintah sudah harus mengeluarkan 200 milyar untuk penanggulangan asap tahun ini. Bahkan, tahun depan Komisi IV-DPR telah menyetujui anggaran 650 milyar yang akan digunakan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk antisipasi asap. Angka itupun masih sangat kecil, seharusnya 10 kali lipat kata Ketua Komisi IV-DPR, Edhy Prabowo! Berarti akan ada kebarakan lagi tahun depan? Ck…ck…ck…

Ironis memang, alang – alang mau meraup untung, ternyata harus menggerus uang lagi untuk menutupi konsekuensinya. Siapa yang menikmati, siapa yang menderita? Semoga para pemimpin bangsa ini makin peka dan tegas dalam mengatasi permasalahan ini.

Ternyata isyu asap di Riau kali ini tidak menghalangi Kajian Studi Ekonomi Islam (KASEI) Fakultas Ekonomi – Universitas Riau untuk menyelenggarakan acara ekspo intelektual dalam rangka milad Universitas Riau ke-53. Berbagai bengkel kerja dan talkshow diselenggarakan antara lain bedah buku metodologi riset, bagaimana menjadi mahasiswa cemerlang dan pebisnis sukses, serta pengelolaan keuangan syariah bagi mahasiswa. “Acara KASEI kali ini dihadiri oleh Wakil Rektor III, Dr. Syahrial, Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Drs. Wahyu Hamidi, M.Si, Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi Ilham Dermawan, para dosen dan mahasiswa serta tamu undangan yang berjumlah sekitar 500 orang” kata Al Afif Muzakir, selaku CEO KASEI FE-UNRI.

Yang menariknya adalah talkshow pengelolaan keuangan syariah yang diadakan dengan penulis dan konsultan Sakinah Finance ini dibuat secara online dikarenakan kedua pembicaranya tidak sedang berada di Pekanbaru. Luqyan Tamanni, M.Ec, RFP-I dan Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc yang sudah hampir empat tahun tinggal di Inggris ini masing – masing sedang berada di kota Glasgow dan Colchester, Inggris pada saat acara berlangsung. Tersambungkan dengan media elektronik, kegiatan telekonferensi hampir 2 jam ini berjalan lancar.

DSC_7949

Talkshow dimulai dengan permasalahan pendapatan halal, haram, dan syubhat. Murniati memberikan contoh pendapatan yang syubhat atau haram seperti pendapatan yang diterima orang – orang yang terlibat dalam pembakaran hutan di Riau, yang menyebabkan banyak orang menderita karenanya. Jadi berkah atau tidaknya pendapatan, dililhat dari asal usulnya, dan kemudian bagaimana pendapatan itu dikeluarkan, ulasnya.

Luqyan menegaskan bahwa pendapatan dikeluarkan harus mengikuti skala prioritas dan tujuan-tujuan syariah (Maqasid Syariah) maka dari itu mahasiswa harus memasang impian jangka pendek, menengah dan panjang dan harus ambisius. Selain itu pembahasan dilanjutkan dengan bagaimana mengatur keuangan saat sedang surplus dan defisit serta antisipasi emergensi. Pertanyaan peserta banyak berkisar mengenai bagaimana mengawal nafsu belanja, pola produk dan jasa keuangan syariah yang ada saat ini dan yang mana cocok untuk mahasiswa.

“Semangat mengelola keuangan secara syariah seperti ini perlu dikembangkan sejak usia dini ketika anak-anak sudah pandai membaca dan menulis atau seperti pada level mahasiswa misalnya supaya dapat terciptanya masyarakat Muslim yang tidak mengejar kesenangan dunia semata tapi sebaliknya mereka mampu mengendalikan hawa nafsu dan dapat membuat skala prioritas dan menjadikan setiap langkah adalah untuk ibadah” tutup Murniati.

Capture

Sumber:

Republika

Islampos

MySharing

Denda dan BPJS dari sudut Manajemen Keuangan Keluarga dan Akuntansi Syariah

BPJS2-20140430SAYA tertarik untuk menulis soal denda ini ketika ditanya oleh Asrarul Rahman, seorang auditor BPK yang sekarang sedang lanjut studi di University of Glasgow, UK. Asra mengangkat kasus BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) hari ini, “Saya baru tahu kalau denda keterlambatan itu tidak syar’i” ujarnya.

Awalnya ingin mengisi waktu dua jam perjalanan saya dari London ke Manchester untuk mengerjakan tugas review jurnal tapi ternyata lebih menarik untuk nulis soal denda ini rupanya.

Apa hubungan BPJS dan Manajemen Keuangan Keluarga?

Ketika 1 Januari 2014 lalu pemerintah mengenalkan paket ini ke masyarakat, saya sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah menggerakkan hati para pembuat keputusan untuk menjalankan program ini secara gencar. Program yang ada sebelumnya tidak terbukti ampuh dibandingkan BPJS ini.

Langsung terbayang wajah orang – orang dari golongan ekonomi lemah akan tersenyum walaupun harus masuk rumah sakit.

Dalam waktu 1.5 tahun peserta BPJS Kesehatan berjumlah 143 juta jiwa dengan jumlah fasilitas kesehatan sebanyak 1.739 terdiri dari rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah dan klinik utama (Republika, 19 Mei 2015).

Sebelumnya, banyak kasus yang kita dengar dimana keluarga pesakit terpaksa menjual aset yang ada untuk membayar biaya berobat. Banyak juga kasus dimana pesakit tidak langsung ditangani walaupun sudah sekarat karena tidak ada uang jaminan untuk dapat bayar biaya rumah sakit. Semoga dengan adanya BPJS tidak ada lagi kasus serupa. Namun, di sinilah sebenarnya manajemen keuangan rumah tangga berperan, disamping tentu saja dilemparkan sebagai satu tugas negara.

Ternyata masih sedikit keluarga yang sadar untuk menjalankan perencanaan keuangan yang baik, rata-rata hanya 3 dari 10 peserta yang hadir di pelatihan Sakinah Finance menyatakan sudah melakukannya.

Manajemen yang dimaksud sangat sederhana namun perlu kedisiplinan yaitu salah satunya adalah menyisihkan sebagian dananya untuk menutupi biaya emergensi seperti sakit atau mengambil paket asuransi kesehatan syariah untuk keluarganya sebagai antisipasi. Surat Al- Hasyr (59): 18 mengenai antisipasi hari esok dan kisah Nabi Yusuf yang menjelaskan tentang sikap prihatin memberikan motivasi bagi kita tentang hal ini.

Bagaimana perlakuan denda dalam Akuntansi Syariah?

Denda atau sanksi keterlambatan atau dalam istilah fiqh ‘ta’zir’ adalah sebuah istilah yang dipakai dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Sebagai landasannya, Surat Al-Maidah (5):1 dengan tegas menyeru kepada orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad.

Dalam satu hadith yang menjadi referensi bagi fatwa tersebut juga menyebutkan bahwa menunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman (HR Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, Malik) serta boleh dijatuhi sanksi (HR Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad).

Karena fatwa adalah landasan regulasi keuangan syariah, maka istilah itu juga dipakai dalam akuntansi syariah. Pendekatan fiqh yang diadopsi oleh para aggota dan pengurus DSN-MUI ketika melihat kasus denda ini adalah maslahah atau mendahulukan manfaat untuk umum.

Artinya denda diperbolehkan jika dibuat untuk tujuan memberikan pelajaran untuk meningkatkan kedisiplinan para pelakunya (dalam hal ini pelaku bisnis syariah) yang sebenarnya mampu bayar tetapi menunda atau lalai. Akan tetapi bagi nasabah yang tidak mampu membayar akan diperlakukan terpisah yaitu dengan teguran hingga penghapusan hutang (misalnya diatur dalam Fatwa No 47/DSN-MUI/II/2005).
Namun walaupun diperbolehkan, wujud denda ini adalah ‘haram’ bagi penerimanya tetapi hukumnya ‘wajib’ dibayar oleh pelakunya. Jadi perlakuan akuntansinya harus menunjukan bahwa denda adalah bukan ‘pendapatan’ yang dapat dinikmati oleh lembaga bisnis atau entitas syariah. Denda tetap diterima namun setelah akhir tahun denda diserahkan ke lembaga amil zakat untuk dapat dipergunakan sesuai peruntukannya (sebagai dana sosial).

Jika suatu entitas syariah menganut PSAK Syariah 101 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia maka pelaporan keuangannya akan nampak jelas di pos mana denda ini ditunjukkan. Dalam laporan khusus yang disebut Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan menunjukan denda sebagai pendapatan non-halal menjadi Sumber Dana Kebajikan yang akan ditunjukan penggunaannya dalam pos Penggunaan Dana Kebajikan.

Perlukah BPJS Syariah?

Jawabannya tentu saja perlu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang mayoritas di Indonesia. Untuk menjadikan BPJS sesuai syariah (baca: BPJSS) sebenarnya sudah dijelaskan oleh DSN-MUI bahwa semua jenis produk bisnis dan keuangan dapat dikatakan syariah jika memenuhi semua rambu-rambu syariah yang dijelaskan di dalam fatwa – fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI sejak tahun 2000.

Fatwa MUI terbaru yang dihasilkan melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke V tahun 2015 mengatakan bahwa penyelenggaraan BPJS Kesehatan, terutama yang terkait akad antar pihak tidak sesuai dengan prinsip syariah karena memgandung unsur gharar, maysir dan riba.

Karena hal itu, pemerintah dituntut untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat Muslim di Indonesia untuk membuat skema BPJSS. Solusinya sederhana dan bukan hal yang baru di Indonesia. Sebut saja puluhan konversi asuransi konvensional menjadi syariah atau terbentuknya divisi syariah bagi asuransi konvensional yang sudah dilakukan sejak tahun 1992. Banyak karakteristik BPJS menyerupai perusahaan asuransi sehingga konversi atau membentuk badan terpisah katakanlah bernama BPJSS akan melalui proses yang sama.

Saat ini sudah ada 3 perusahaan asuransi jiwa syariah, 2 asuransi umum syariah, 17 unit syariah dari asuransi jiwa, 20 unit syariah dari asuransi umum dan 3 unit syariah perusahaan re-asuransi. Menurut perkembangan terakhir telah didirikan perusahaan asuransi mikro syariah pertama di Indonesia yang bertujuan memberikan layanan asuransi berlandaskan syariah bagi masyarakat kecil terutama untuk mengurangi resiko atas bisnis yang dikelolanya.

Kesimpulannya, untuk membuat BPJSS, BPJS yang sudah ada ini harus dibenahi, mulai dengan pasang niat yang bersih, pastikan akad – akad produk misalnya sumber dana pengelolaan dan perlakuan denda, evaluasi sistem operasional yang sudah ada serta buat pencatatan akuntansinya sesuai dengan pedoman syariah. Pesertanya kelak terbuka untuk siapa saja bukan hanya masyarakat Muslim.

Tahap selanjutnya yang harusnya kita harapkan adalah supaya pemerintah dapat mencanangkan pemberian jasa utama kesehatan tanpa imbalan kepada rakyatnya seperti yang telah dilakukan oleh negeri Ratu Elizabeth melalui program NHS (National Health Service) yang didirikan sejak tahun 1948. Namun program ini dibiayai oleh hasil pungutan pajak negara yang artinya rakyat Indonesia juga harus patuh dengan pajaknya dan pengelola Direktorat Jenderal Pajak juga harus bersih barulah sistem ini dapat berjalan.

Semoga duduk persoalannya jelas karena yang menjadikan BPJS tidak syariah bukan hanya mengenai denda yang diungkit di awal tulisan ini tetapi terletak pada keseluruhan perangkatnya supaya terhindar dari gharar (tidak jelas), maysir (spekulasi), dan riba (tambahan). Wallahu’alam bissawab. 

Penulis: Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc,
Dosen Senior, STEI Tazkia, Indonesia/Konsultan, Sakinah Finance, UK/KIBAR Colchester, UK

Sumber:

Republika

Majalah Sharing

Islampos

Suara Islam

Dari Pelatihan Sakinah Finance di London

Perencanaan keuangan keluarga syariah mulai dibutuhkan oleh banyak keluarga Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di luar negeri.

sakinahfinancelondon“Terimakasih Ibu Murniati Mukhlisin beserta keluarga atas waktu & ilmu yang telah disampaikan. Alhamdulillah sejak pertemuan pertama, perubahan besar yang saya ambi lketika saya pulang ke Indonesia. InsyaaAllah impian menjadi keluarga SAKINAH secara financial bisa saya wujudkan. Begitu juga teman-teman INDUK lainnya, Amin Amin YRA” ujar Yani Panasaran, salah satu peserta pelatihan Sakinah Finance baru – baru ini di London.

Yani yang datang ke London pada 2007 ini beserta kawan – kawannya sesama pekerja asal Indonesia bergabung di komunitas Indonesia Networking and Development – UK (INDUK). Mereka senantiasa mengadakan pertemuan bulanan di kantor KBRI di London untuk menghadiri acara seminar, pelatihan, presentasi,atau terkadang dalam rangka menyiapkan aktifitas kesenian.

Sudah yang ketiga kalinya Yani mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Murniati Mukhlisin dan LuqyanTamanni, penulis sekaligus konsultan keuangan keluarga Sakinah Finance yang juga merupakan dosen senior STEI Tazkia, Indonesia ini.

“Kami ingin selalu menimba ilmu dan pengalaman sesama teman – teman untuk menjadi bekal hidup kami selama di Inggris dan juga ketika pulang kelak” ujarTuti Musbeth, Ketua INDUK tahun ini kepada wartawan.

Pelatihan Sakinah Finance untuk komunitas INDUK dimulai dari tentang dasar – dasar keuangan keluarga secara syariah, perencanaan keuangan masa depan, perhitungan zakat, dan kali ini adalah tentang manajemen utang dan koperasi syariah. “Teman – teman INDUK ini luar biasa semangat dalam mempelajari hal yang baru. Saya sempat kaget ketika topik terakhir yang dipilih adalah satu topik serius tentang bagaimana pengenalan operasional koperasi syariah. Kami belum mendengar ada inisiatif serupa selama kami tinggal di Inggris” ujar Murniati sambil tersenyum.

Tahun lalu ada inisiatif dari Dompet Dhuafa USA yang berpusatkan di Philadelphia, Amerika Serikat untuk membuka Islamic Credit Union, konsepnya mirip dengan koperasi syariah, sambung Murniati yang sempat mendampingi tim di sana selama beberapa hari.

Adapun pelatihan koperasi syariah yang disampaikan oleh Luqyan mulai dari dasar – dasar dan contoh transaksi sederhana bagaimana anggota – anggota koperasi kelak akan menjalankannya. Dibahas juga mengenai bagaimana badan koperasi diakui secara hukum di Inggris yang dikenal dengan sebutan Co-op.

Koperasi syariah di Tanah Air sudah membanjiri setiap sudut – sudut kota, baik dengan nama koperasi syariah atau BMT (Baytul Maal wa Tamwil) misalnya yang berlandasan hukum koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).

Saat ini semua BMT yang jumlahnya mendekati 3,500 unit itu turut diawasi oleh OJK selayaknya operasional bank syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah(BPRS) demi peningkatan kualitas manajerial dan kepercayaan masyarakat.

Bedanya dengan bank syariah, BPRS memberikan pembiayaan dengan skala Rp50-100 juta sedangkan koperasi syariah pada skala mikro artinya di bawah Rp50 juta, dan beberapa BMT memberikan pembiayaan sekitar Rp100 ribu.

“Kami juga tertarik untuk mengikuti advis Ibu Murniati bagaimana supaya dapat menggunakan produk perbankan syariah selama kami tinggal di UK, sebagai salah satu memenuhi mimpi  kami para anggota untuk menunaikan ibadah umrah dari London” tutup Tuti dengan mata penuh semangat.

Dalam kesempatan ini, Duta Besar RI untuk Inggris dan Republik Irlandia Utara berkenan membubuhkan tandatangannya di sertifikat pelatihan yang dibagikan untuk semua peserta. (Murniati Mukhlisin – Glasgow, UK)

Read more: http://mysharing.co/dari-pelatihan-sakinah-finance-di-london/#ixzz3cYXZO5jW

%d bloggers like this: