Perlukah status “Wajar Tanpa Pengecualian” untuk Laporan Keuangan keluarga?

Perlukah status “Wajar Tanpa Pengecualian” untuk Laporan Keuangan keluarga?

Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, Sakinah Finance, Bogor – Indonesia
Kompas.com – 26/06/2017, 10:00 WIB
Ilustrasi uang(SHUTTERSTOCK)

KOMPAS.com – Mungkin pertanyaan ini menggelitik dan terkesan berlebihan. Tetapi ketika disampaikan di acara pelatihan Sakinah Finance di Masjid Baitul Ihsan, Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu, para peserta angguk – angguk kepala tanda setuju.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia ini menghadirkan peserta sekitar 200 orang yang memakan waktu sekitar 9 jam.

Pelatihan yang cukup panjang dan melelahkan apalagi saat diselenggarakan di bulan puasa seperti kali ini, namun setelah berbuka puasa masih ada beberapa keluarga yang mendekati pemateri untuk konsultasi.

Apa itu Wajar Tanpa Pengecualian?

Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP adalah salah satu jenis opini pemeriksaan atau audit keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan badan audit internal.

Selain WTP, ada istilah lain misalnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

KAP melakukan audit pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang go public, perusahaan-perusahaan besar dan juga perusahaan kecil serta organisasi-organisasi nirlaba.

Sementara itu, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Perlukah keluarga menjalankan kegiatan pengauditan?

Ada satu unit masyarakat yang belum disentuh oleh pekerjaan “audit” selama ini yaitu keluarga.

Bagi sebagian besar keluarga Indonesia, menjalankan pekerjaan sejenis “audit” ini sangat berat karena akan bersinggungan dengan adab dalam berbicara baik dari suami kepada istri, dari ibu kepada anak, dari paman kepada keponakan atau sebaliknya.

Salah-salah, akan menjadi perseteruan rumah tangga karena dianggap tidak lagi menanamkan saling kepercayaan.

Sebenarnya tujuan “audit” untuk keluarga ini sangat penting. Arus lalu lintas keuangan keluarga selama satu tahun penuh perlu diperiksa satu persatu antara lain:

1. Apakah ada transaksi uang masuk dan uang keluar yang bersentuhan dengan riba, gharar, maysir, haram, zalim, dharar;

2. Apakah sudah dipastikan materi apapun yang diterima dan dibeli adalah hanya yang halal dan baik – baik (thayib) saja?;

3. Apakah ada transaksi yang diam-diam  dilakukan oleh suami/istri, anak/orangtua yang berkaitan dengan utang piutang;

4. Apakah ada pengeluaran yang mubadzir yang dikeluarkan oleh keluarga disadari atau tanpa disadari;

5. Apakah ada utang, zakat dan kewajiban yang belum dibayarkan dengan selayaknya?;

6. Apakah ada piutang dan hak yang lain yang belum diterima dengan selayaknya?;

7. Apakah ada impian-impian keluarga yang harus dicapai lebih cepat atau diundur waktunya? Dan lain sebagainya.

Beberapa ayat Al-Qur’an menekankan pentingnya fungsi audit yang menganjurkan kita untuk selalu jujur dan transparan karena sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di mata Allah SWT, lihat QS Al-Baqarah (2) : 284:

…Jika kamu nyatakan apa yang ada di hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan memperhitungkannya …

Anjuran untuk memastikan tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dijelaskan dalam QS Asy-Syu’ara’ (26): 181-183 yang berbunyi:

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Begitu juga seruan untuk menyelesaikan masalah utang dan wasiat selama hidup untuk mempermudah perhitungan harta waris setelah meninggal dunia (QS An-Nisa (4): 11-12).

Di sebuah hadits yang cukup terkenal, Rasulullah SAW menegaskan tentang perkara-perkara yang akan ditanya pada hari kiamat kelak yaitu sebagai berikut:

Kaki anak adam tidaklah bergeser pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya sehingga ditanya tentang lima hal; tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia pergunakan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan dan tentang apa yang telah dia lakukan dengan ilmunya.”(H.R. Tirmidzi 2340, shahih).

Maka dari itu, baiknya kita segera melatih diri kita untuk “audit” dan “diaudit” mengenai keuangan kita semasa hidup yang inshaaAllah akan membawa keberkahan kepada keluarga kita dan menjadikan kita siap ketika dihisab nanti.

Ayo kita mulai “audit” keuangan keluarga kita

Dari paparan di atas “audit” dilakukan dari sisi manajemen, operasional, dan kinerja keuangan keluarga sekaligus. Silaturrahim saat Idul Fitri tahun ini tentu saja menjadi ajang baik untuk saling mengingatkan tentang “audit” keuangan keluarga kita.

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat tahun ini mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”, yang merupakan kali ke-enam berturut-turut, dan tentu saja suatu kebanggaan bagi segenap jajaran pemerintahannya.

Opini tersebut menjadi suatu indikator bahwa keuangan pemerintah NTB dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan baik.

Bayangkan kalau kita yang akan mendapatkan predikat WTP di hari perhitungan kelak, tentu wajah kita akan bersinar – sinar. Wallahu a’lam bis-shawaab. Salam Sakinah!

SAKINAH FINANCE MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1438 H, MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN.

 

Advertisements

Bank Syariah dan Kondisi Keuangan Keluarga di Mesir

Bank Syariah dan Kondisi Keuangan Keluarga di Mesir

Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, Sakinah Finance, Bogor – Indonesia
Kompas.com – 03/05/2017, 10:00 WIB
Ilustrasi Syariah(Thinkstockphotos.com)

Sebagai negara muslim, menarik untuk mencermati perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dan Mesir.

Dua-duanya merupakan negara yang dihuni oleh penduduk yang mayoritas muslim. Namun, industri keuangan syariahnya kurang berkembang. Mengapa?

Berbicara mengenai industri keuangan syariah di Mesir, kondisinya tidak terlalu bergairah jika dibanding negara tetangganya seperti Sudan apalagi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UAE).

Menurut laporan GIFR tahun 2016, Mesir menduduki peringkat 12 untuk negara yang paling pesat pertumbuhan keuangan syariahnya, sementara Arab Saudi berada di peringkat ketiga dan UAE di peringkat keempat.

Padahal Mesir merupakan negara yang selalu disebut dalam sejarah perkembangan keuangan syariah di dunia lantaran di negara inilah bank Islam modern pertama kali didirikan, yaitu Mit Ghamr Savings Bank pada tahun 1963.

Namun dibanding negara terdekat seperti Turki dan Yordania, Mesirberada sedikit di atas dan jauh melampaui Palestina yang menduduki peringkat ke-37 pada tahun 2016.

Terbukti bahwa kancah keuangan syariah di setiap negara sangat erat berhubungan dengan keadaan politik di negara – negara tersebut.

Mukhlisin (2015) mencetuskan tinjauan Islamic Political Economy of Accounting untuk mengukur pertumbuhan keuangan syariah dan standardisasi akuntansi syariah, di mana keduanya sangat dipengaruhi oleh arah politik di setiap negara.

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam perkembangan keuangan syariah sangat penting. Termasuk peran institusi supranasional yang mempengaruhi domain ekonomi politik suatu negara.

Penulis juga menghimbau agar jangan sampai hasil pertumbuhan keuangan syariah hanya dinikmati sebagian kelompok tertentu saja. Hal ini sesuai dengan amanat ketika pertama kali sistem keuangan syariah didirikan, yaitu untuk memberikan alternatif pelayanan produk dan jasa keuangan syariah kepada masyarakat.

Dengan demikian, keuangan syariah akan tumbuh dan berdampak positif kepada ekonomi, sosial dan kemasyaratan.

Keluarga di Mesir

Dari beberapa keluarga asli Mesir yang dijumpai, hampir semuanya masih bersikap apatis dan pesimis dengan keuangan syariah. Mereka menganggap produk dan jasa yang diberikan sebenarnya sama saja dengan konvensional.

Mereka cenderung tetap menjadi nasabah bank konvensional seperti National Bank of Egypt atau Banque Misr, yang merupakan bank–bank besar di Mesir.

Para mahasiswa dan mahasiswi Al-Azhar Kairo asal Indonesia berbagi pendapat. Seperti yang diungkapkan Alam, Fikriyatul, Ibrahim dan Syamsul, mengaku tidak menggunakan jasa keuangan syariah di Mesirlantaran masih terbatasnya pelayanan dan belum merasa memerlukan karena kebanyakan aktivitas keuangan mereka masih manual.

Untuk mendapatkan dana kiriman dari keluarga di Indonesia misalnya, mereka cukup menarik uang tunai di mesin ATM di Mesir dengan menggunakan ATM bank dari Indonesia.

Namun menurut Alam dan Azam jika ada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa misalnya dari Bait Zakat Kuwait di Mesir, mereka diwajibkan membuka rekening di Bank Faisal Islamy sebagai syarat pengambilan ijazah.

Para mahasiswa tersebut yang umumnya belajar di fakultas syariah ini mengharapkan agar keuangan syariah dapat tumbuh cepat di Mesir.

Ekonomi Mesir saat ini

Saat ini boleh dikatakan ekonomi Mesir sedang tidak stabil. Sejak dua tahun terakhir, mata uang mereka mengalami depresiasi yang cukup signifikan, dari awalnya 1 dollar AS bernilai 9 pound Mesir di awal tahun 2015 sekarang bernilai 18 pound Mesir.

Satu pound Mesir di awal tahun 2015 senilai Rp. 1.471 rupiah, sementara hari ini bernilai Rp. 738.

Bagi keluarga Indonesia yang hidup di Mesir dan hidup dengan kiriman orang tua dari Indonesia kondisi ini cukup diuntungkan. Hidup di kota besar seperti Kairo, seorang mahasiswa hanya mengeluarkan sejuta rupiah untuk biaya hidupnya mulai dari sewa rumah, makan dan transportasi.

Sebaliknya, bagi yang mencari penghasilan di Mesir untuk dikirimkan ke Indonesia mengalami penurunan dari sisi nilai.

Walaupun tidak semeriah di Indonesia, sudah ada 14 bank syariah (penuh/windows) dengan 135 cabang yang beroperasi di Mesir. Tiga pemain besar adalah al-Baraka Bank Egypt dan Faisal Islamic Bank of Egypt yang merupakan anak grup perusahaan dari Arab Saudi serta National Bank for Development (bagian dari Abu Dhabi Islamic Bank).

Menurut laporan Zawya, total aset bank syariah di Mesir dibukukan sebesar 128 miliar pound Mesir (18,4 miliar dollar AS) pada tahun 2014, dengan pangsa pasar 4 persen. Pada tahun yang sama aset perbankan syariah di Indonesia mencapai 21 miliar dollar AS, dengan pangsa pasar hampir mendekati 5 persen.

Masih belum jelas arah industri keuangan syariah dikarenakan ketidakstabilan ekonomi dan politik saat ini; apakah industri akan menjadi semakin redup dengan kebijakan Presiden Abdel Fattah el-Sisi saat ini, atau sebaliknya.

Apa hubungannya dengan pengaturan keuangan keluarga?

Untuk menjadikan pengaturan keuangan keluarga sarat syariah diperlukan mitra-mitra keluarga yang juga syariah. Saat ini setiap keluarga nyaris tidak bisa lepas dari kebutuhan atas pelayanan keuangan syariah. Mulai dari transfer uang, menabung, membayar tagihan, investasi hingga pergi umrah dan haji dan pengurusan kuburan.

Bayangkan saja kalau lembaga keuangan syariah tidak ada, terdapat elemen yang tidak lengkap di dalam praktik syariah dalam keluarga.

Lingkungan praktik keuangan syariah di Mesir terasa sangat beda dengan di Indonesia yang cukup “membumi”, padahal Mesir lebih kental dakwah syariahnya.

Kurangnya perkembangan keuangan syariah di Mesir saat ini, tentu menjadi ironis. Ini lantaran para ulama setempat sangat fasih mengajarkan kitab–kitab mengenai syariah dan “tijarah” (perdagangan), bahkan ada fakultas khusus mengajarkan ekonomi, bisnis, akuntansi, manajemen  dari peringkat S1 hingga S3 di Universitas Al-Azhar yang disebut “Kulliyah at Tijarah”.

Ternyata hukum syariah bukan hanya penting untuk diajarkan tetapi perlu dipraktikkan. Jarak antara menara gading Al-Azhar nampaknya cukup tinggi dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya terutama dalam mempraktikkan keuangan syariah.

Bagaimana dengan Indonesia?

Menara gading atau lembaga–lembaga pendidikan di Indonesia berlomba–lomba menawarkan program pendidikan ekonomi syariah dengan beraneka ragam jurusan mulai dari jurusan perbankan syariah yang paling favorit, diikuti oleh akuntansi syariah, ekonomi pembangunan syariah, keuangan mikro syariah dan hukum syariah.

Program – program itu ditawarkan bukan hanya di perguruan tinggi tetapi juga di sekolah menengah dan bukan saja di perguruan tinggi swasta tetapi juga di negeri. Diharapkan para alumni kampus – kampus ini yang akan menjadi SDM penggerak industri keuangan syariah.

Namun demikian masih terdapat “gap” antara kemahiran yang dimiliki oleh para alumni ekonomi syariah ini.

Paling tidak hal ini dilontarkan oleh Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Buchori baru – baru ini.

“Kami berharap apa yang dikerjakan di perguruan tinggi tidak hanya terkait teori fikih tapi langsung implementasinya, sehingga saat lulus apa yang dipelajari di perguruan tinggi dan hasil risetnya bisa digunakan saat menjadi praktisi.”

OJK memandang perlu untuk menjembatani gap tersebut dengan menuangkannya di dalam Roadmap Perbankan Syariah 2015-2019 yang berupaya untuk “link and match” melalui sinergi antara otoritas, industri perbankan, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah terkait.

Situasi politik di Indonesia saat ini cukup kondusif yang tentu saja menjadi satu faktor penting untuk memacu lebih cepat perkembangan industri syariah di tanah air.

Dari laporan GIFR 2016, Indonesia naik rangking dari peringkat 7 menjadi peringkat 6 negara terpesat perkembangan keuangan syariahnya. Berdasarkan data OJK  per Februari 2017, total aset keuangan syariah (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp 897,1 triliun atau 67,21 miliar dollar AS.

Kendati demikian, aset gabungan bank syariah saja masih berada di bawah aset individu bank konvensional yaitu BRI, Mandiri dan BCA, artinya masih ramai keluaga Indonesia yang masih setia di perbankan konvensional.

Ternyata baik di Mesir maupun di Indonesia, ada masih banyak PR yang harus dikerjakan. Diperlukan “azam” yang lebih kencang untuk memastikan industri keuangan syariah makin menunjukan kiprahnya supaya dapat lebih dinikmati oleh para keluarga di dua negara ini.Wallahu a’lam bis-shawaab. Salam Sakinah!

EditorBambang Priyo Jatmiko