Sakinah Finance Website

Sahabat Sakinah Finance,
Website Sakinah Finance berulang tahun yang ke 9 dan hari ini merubah tampilannya. Silahkan kunjungi website barunya, https://www.sakinahfinance.com
Banyak tulisan di “Blog” tentang keuangan keluarga Islami mulai dari contoh keluarga sederhana maupun kelas “bourgeois”, persoalan dan solusi beragam dari masalah tabungan anak hingga urusan keuangan keluarga antar negara.
Pilihan terjemahan ke bahasa asing di web ini cukup beragam dari bahasa Thailand hingga ke bahasa Belanda. Namun maaf mesin “Google Translate” belum sempurna jadi ada sekitar 30% bahasanya tidak dapat diterjemahkan dengan baik.
Setelah membaca, mohon beri saran dan nasihat kepada kami agar senantiasa berbuat lebih banyak dan bermanfaat.
Terima kasih!
Salam sakinah!
Luqyan, Ani, Layyin, Hayyan, Rayyan

Dear Sakinah Finance Friends,
The Sakinah Finance’s website is 9 years old today and we have just changed its look. Please visit https://www.sakinahfinance.com.
You may find the “Blog” featured with lots of articles discussing Islamic family finance, from encouraging children to save, to experiences of managing family finance in several countries.
We do wish to translate the articles into other languages to help our readers conveniently engage with them in their own language, either Arabic, German, or Thai. However “Google Translate” is not currently able to translate around 30% of its contents, and you may be lost in the translations somewhere. 🙂
Please write your honest comments so we can continuously improve the website.
Thank you.
Salam sakinah!
Luqyan, Ani, Layyin, Hayyan, Rayyan

Advertisements

Perlukah status “Wajar Tanpa Pengecualian” untuk Laporan Keuangan keluarga?

Perlukah status “Wajar Tanpa Pengecualian” untuk Laporan Keuangan keluarga?

Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, Sakinah Finance, Bogor – Indonesia
Kompas.com – 26/06/2017, 10:00 WIB
Ilustrasi uang(SHUTTERSTOCK)

KOMPAS.com – Mungkin pertanyaan ini menggelitik dan terkesan berlebihan. Tetapi ketika disampaikan di acara pelatihan Sakinah Finance di Masjid Baitul Ihsan, Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu, para peserta angguk – angguk kepala tanda setuju.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia ini menghadirkan peserta sekitar 200 orang yang memakan waktu sekitar 9 jam.

Pelatihan yang cukup panjang dan melelahkan apalagi saat diselenggarakan di bulan puasa seperti kali ini, namun setelah berbuka puasa masih ada beberapa keluarga yang mendekati pemateri untuk konsultasi.

Apa itu Wajar Tanpa Pengecualian?

Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP adalah salah satu jenis opini pemeriksaan atau audit keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan badan audit internal.

Selain WTP, ada istilah lain misalnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

KAP melakukan audit pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang go public, perusahaan-perusahaan besar dan juga perusahaan kecil serta organisasi-organisasi nirlaba.

Sementara itu, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Perlukah keluarga menjalankan kegiatan pengauditan?

Ada satu unit masyarakat yang belum disentuh oleh pekerjaan “audit” selama ini yaitu keluarga.

Bagi sebagian besar keluarga Indonesia, menjalankan pekerjaan sejenis “audit” ini sangat berat karena akan bersinggungan dengan adab dalam berbicara baik dari suami kepada istri, dari ibu kepada anak, dari paman kepada keponakan atau sebaliknya.

Salah-salah, akan menjadi perseteruan rumah tangga karena dianggap tidak lagi menanamkan saling kepercayaan.

Sebenarnya tujuan “audit” untuk keluarga ini sangat penting. Arus lalu lintas keuangan keluarga selama satu tahun penuh perlu diperiksa satu persatu antara lain:

1. Apakah ada transaksi uang masuk dan uang keluar yang bersentuhan dengan riba, gharar, maysir, haram, zalim, dharar;

2. Apakah sudah dipastikan materi apapun yang diterima dan dibeli adalah hanya yang halal dan baik – baik (thayib) saja?;

3. Apakah ada transaksi yang diam-diam  dilakukan oleh suami/istri, anak/orangtua yang berkaitan dengan utang piutang;

4. Apakah ada pengeluaran yang mubadzir yang dikeluarkan oleh keluarga disadari atau tanpa disadari;

5. Apakah ada utang, zakat dan kewajiban yang belum dibayarkan dengan selayaknya?;

6. Apakah ada piutang dan hak yang lain yang belum diterima dengan selayaknya?;

7. Apakah ada impian-impian keluarga yang harus dicapai lebih cepat atau diundur waktunya? Dan lain sebagainya.

Beberapa ayat Al-Qur’an menekankan pentingnya fungsi audit yang menganjurkan kita untuk selalu jujur dan transparan karena sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di mata Allah SWT, lihat QS Al-Baqarah (2) : 284:

…Jika kamu nyatakan apa yang ada di hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan memperhitungkannya …

Anjuran untuk memastikan tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dijelaskan dalam QS Asy-Syu’ara’ (26): 181-183 yang berbunyi:

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Begitu juga seruan untuk menyelesaikan masalah utang dan wasiat selama hidup untuk mempermudah perhitungan harta waris setelah meninggal dunia (QS An-Nisa (4): 11-12).

Di sebuah hadits yang cukup terkenal, Rasulullah SAW menegaskan tentang perkara-perkara yang akan ditanya pada hari kiamat kelak yaitu sebagai berikut:

Kaki anak adam tidaklah bergeser pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya sehingga ditanya tentang lima hal; tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia pergunakan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan dan tentang apa yang telah dia lakukan dengan ilmunya.”(H.R. Tirmidzi 2340, shahih).

Maka dari itu, baiknya kita segera melatih diri kita untuk “audit” dan “diaudit” mengenai keuangan kita semasa hidup yang inshaaAllah akan membawa keberkahan kepada keluarga kita dan menjadikan kita siap ketika dihisab nanti.

Ayo kita mulai “audit” keuangan keluarga kita

Dari paparan di atas “audit” dilakukan dari sisi manajemen, operasional, dan kinerja keuangan keluarga sekaligus. Silaturrahim saat Idul Fitri tahun ini tentu saja menjadi ajang baik untuk saling mengingatkan tentang “audit” keuangan keluarga kita.

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat tahun ini mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”, yang merupakan kali ke-enam berturut-turut, dan tentu saja suatu kebanggaan bagi segenap jajaran pemerintahannya.

Opini tersebut menjadi suatu indikator bahwa keuangan pemerintah NTB dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan baik.

Bayangkan kalau kita yang akan mendapatkan predikat WTP di hari perhitungan kelak, tentu wajah kita akan bersinar – sinar. Wallahu a’lam bis-shawaab. Salam Sakinah!

SAKINAH FINANCE MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1438 H, MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN.

 

Pangsa Pasar Syariah yang Mana Lagi?

Pangsa Pasar Syariah yang Mana Lagi?

Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, Sakinah Finance, Bogor – Indonesia

12 Juni 06:40 | Dilihat : 653

Pangsa Pasar Syariah yang Mana Lagi?Ilustrasi

Dr. Murniati Mukhlisin M.Acc
Sakinah Finance/STEI Tazkia/Ikatan Akuntan Indonesia
Setiap bicara soal perkembangan keuangan syariah terutama perbankan syariah, yang menjadi fokus utama adalah pangsa pasar. Pangsa pasar perbankan syariah yang besar berarti penerimaan masyarakat makin tinggi. Saat ini pangsa pasar perbankan syariah berada pada kisaran 5,13 persen. Angka yang cukup meresahkan baik bagi regulator perbankan syariah maupun bagi yang aktif di industri perbankan syariah. Betapa tidak, negara tetangga paling dekat yaitu Malaysia yang hanya punya angka penduduk 10 persen dari jumlah penduduk Indonesia telah melejit mencapai pangsa pasar perbankan syariah di angka 28 persen pada akhir tahun 2016 yang lalu.

Maka dari itu, Kementerian BUMN bertekad mengembangkan perbankan syariah agar pangsa pasarnya bisa mencapai angka 10% pada tahun 2017 ini. Caranya adalah bank induk syariah BUMN akan mencari mitra dari pihak luar untuk menambah ekuitas bank syariah, seperti yang dikatakan oleh Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain, Gatot Trihargo di Swamedium.com belum lama ini.

Selain industri keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan mentargetkan pangsa pasar industri keuangan non-bank (IKNB) syariah bisa mencapai kisaran 5 persen pada tahun 2017 ini. Direktur IKNB Syarih Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Moch. Muchlasin di Bisnis.com beberapa waktu yang lalu menyatakan optimis akan kenaikan pangsa pasar industri keuangan non-bank syariah yang saat ini umumnya paling besar disumbangkan oleh industri asuransi syariah.

Pangsa pasar yang terlupakan
Luqyan Tamanni, dosen STEI Tazkia membentangkan riset inklusi keuangan baru-baru ini. Luqyan mengatakan bahwa sekitar 40 persen masyarakat Indonesia belum mempunyai akses langsung ke sektor keuangan termasuk perbankan. Padahal, King & Levine (1993) menyebutkan peran penting perkembangan sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi maka dari itu perlu jangkauan yang intensif kepada 40 persen kelompok ini.

Para penggerak industri perbankan syariah dan non bank syariah harusnya melirik tajam pangsa pasar yang belum terjamah ini bukan terus-terusan merebut pangsa pasar yang berjumlah hanya berjumlah 60 persen dari lingkaran perbankan konvensional.

Gerakan 212 contohnya memiliki semangat untuk “Rush Money” dari pemilik dana bank konvensional yang ribawi ke rekening syariah. Pada saat gerakan itu terjadi pada bulan Desember 2016 yang lalu, prediksi industri keuangan syariah “Rush Money” betul-betul akan terjadi secara besar–besaran.

Tetapi ketika dikonfirmasi oleh penulis, ternyata gerakan tersebut tidak berpengaruh besar. Bank Jabar Banten Syariah yang berlokasi di Jawa Barat contohnya mengatakan bahwa tidak ada dampak apapun di kwartal pertama tahun 2017 tentang isyu “Rush Money”. Hanya Bank Syariah Mandiri yang merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang mengatakan bahwa ada sedikit dampak setelah gerakan 212 namun tetap tidak signifikan.

Ternyata tantangan terbesar adalah pada literasi keuangan syariah yang masih 10 persen, sementara literasi keuangan secara umum masih 30 persen. Sehingga jangkaun nasabah baru harus diimbangi edukasi besar-besaran dan terukur terhadap masyarakat yang masih “belum melek” produk atau risiko keuangan.

Siapakah pangsa pasar 40 persen ini?
Umumnya mereka yang berada dalam kelompok ini adalah masyarakat kelas bawah, walaupun tidak mempunyai banyak dana segar untuk disalurkan namun berpotensi tinggi untuk menjadi mitra industri perbankan syariah atau keuangan syariah. Kalaupun mereka mempunyai kesiapan bermitra tetapi tidak mempunyai cukup akses ke perbankan syariah.

Maka dari itu pemerintah mencanangkan keuangan inklusif yang bertujuan untuk merangkul masyarakat dari kalangan bawah ini untuk berpartisipasi aktif dalam kancah keuangan nasional.

Peraturan Presiden No. 82 tahun 2016 telah mencantumkan strategi nasional untuk hal ini yang berbunyi: Strategi Nasional Keungan Inklusif atau SNKI adalah strategi yang dituangkan dalam dokumen yang memuat visi, misi, dan kebijakan keuangan inlusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Disebutkan juga paling tidak ada Enam Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan yang mendukung, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, dan perlindungan konsumen.

Intinya keuangan inklusif ini seharusnya dijadikan strategi bersama bagaimana supaya pangsa pasar yang “buta huruf tentang keuangan” ini dapat dirangkul yang kelak dapat menambah pangsa pasar industri perbankan syariah dan keuangan syariah secara keseluruhan. Umumnya mereka adalah kaum lemah yang disebut di dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa (4): 98 “mustad’afiin” yang dari pemahaman Tafsir Ibnu Katsir, enam pilar di atas secara eksplisit telah merespon seruan ayat ini.

Siapakah mustad’afiin ini?
Alquran membentangkan ayat – ayat yang yang berpihak kepada kaum lemah yang seharusnya hijrah dari tempat yang tidak baik ke tempat yang dapat merubah nasibnya untuk menjadi lebih baik (QS An-Nisa (4): 97-100). Ayat 98 menegaskan kaum lemah yang tertindas (mustad’afiin) itu adalah laki – laki atau perempuan dan anak – anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.

Pemberdayaan bagi kaum ini tentu saja sangat mulia, seperti memberikan edukasi tentang keuangan seperti salah satunya adalah bagaimana dapat meningkatkan produktifitas ekonomi keluarga termasuk mengatur keuangannya. Yang kelak hijrah ke tempat yang lebih baik inilah akan mendapatkan “wasa’ah” atau rezeki yang berlimpah (Ayat 100).

Salah satu peserta pemberdayaan ekonomi di daerah Bogor pernah menyampaikan rasa syukurnya saat penulis berkunjung. Dia mengatakan bahwa seumur hidup selalu terjerat utang dan tidak tahu bagaimana berdikari namun setelah mengikuti program pemberdayaan ekonomi dhuafa, sang ibu mengatakan bahwa dia sudah melunasi semua utangnya, bahkan sekarang sudah memiliki tabungan masa depan sebesar Rp.2,5 juta.

Inilah salah satu bentuk keuangan inklusif yang seharusnya dapat menjaring kelompok pangsa pasar 40 persen yang buta huruf keuangan ini. Sudah saatnya segenap penggerak perbankan syariah ikhlas untuk “bekerja keras” sehingga dapat menggaet kelompok mustad’afiin ini. Bukan hanya target kinerja (Key Performance Indicators) tapi target amal jariah juga inshaaAllah akan tercapai. Wallahu a’lam bis-shawaab. 

Salam Sakinah!

Sumber:
  • Suara Islam; http://www.suara-islam.com/read/al-islam/muamalah/22699/Pangsa-Pasar-Syariah-yang-Mana-Lagi
  • Hidayatullah; https://www.hidayatullah.com/berita/ekonomi-syariah/read/2017/06/03/117869/pangsa-pasar-syariah-yang-manalagi.html
  • Gontornews; http://gontornews.com/2017/07/02/pangsa-pasar-syariah-yang-mana-lagi/
  • IslamPos; https://www.islampos.com/pangsa-pasar-syariah-yang-mana-lagi-29820/

Bank Syariah dan Kondisi Keuangan Keluarga di Mesir

Bank Syariah dan Kondisi Keuangan Keluarga di Mesir

Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, Sakinah Finance, Bogor – Indonesia
Kompas.com – 03/05/2017, 10:00 WIB
Ilustrasi Syariah(Thinkstockphotos.com)

Sebagai negara muslim, menarik untuk mencermati perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dan Mesir.

Dua-duanya merupakan negara yang dihuni oleh penduduk yang mayoritas muslim. Namun, industri keuangan syariahnya kurang berkembang. Mengapa?

Berbicara mengenai industri keuangan syariah di Mesir, kondisinya tidak terlalu bergairah jika dibanding negara tetangganya seperti Sudan apalagi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UAE).

Menurut laporan GIFR tahun 2016, Mesir menduduki peringkat 12 untuk negara yang paling pesat pertumbuhan keuangan syariahnya, sementara Arab Saudi berada di peringkat ketiga dan UAE di peringkat keempat.

Padahal Mesir merupakan negara yang selalu disebut dalam sejarah perkembangan keuangan syariah di dunia lantaran di negara inilah bank Islam modern pertama kali didirikan, yaitu Mit Ghamr Savings Bank pada tahun 1963.

Namun dibanding negara terdekat seperti Turki dan Yordania, Mesirberada sedikit di atas dan jauh melampaui Palestina yang menduduki peringkat ke-37 pada tahun 2016.

Terbukti bahwa kancah keuangan syariah di setiap negara sangat erat berhubungan dengan keadaan politik di negara – negara tersebut.

Mukhlisin (2015) mencetuskan tinjauan Islamic Political Economy of Accounting untuk mengukur pertumbuhan keuangan syariah dan standardisasi akuntansi syariah, di mana keduanya sangat dipengaruhi oleh arah politik di setiap negara.

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam perkembangan keuangan syariah sangat penting. Termasuk peran institusi supranasional yang mempengaruhi domain ekonomi politik suatu negara.

Penulis juga menghimbau agar jangan sampai hasil pertumbuhan keuangan syariah hanya dinikmati sebagian kelompok tertentu saja. Hal ini sesuai dengan amanat ketika pertama kali sistem keuangan syariah didirikan, yaitu untuk memberikan alternatif pelayanan produk dan jasa keuangan syariah kepada masyarakat.

Dengan demikian, keuangan syariah akan tumbuh dan berdampak positif kepada ekonomi, sosial dan kemasyaratan.

Keluarga di Mesir

Dari beberapa keluarga asli Mesir yang dijumpai, hampir semuanya masih bersikap apatis dan pesimis dengan keuangan syariah. Mereka menganggap produk dan jasa yang diberikan sebenarnya sama saja dengan konvensional.

Mereka cenderung tetap menjadi nasabah bank konvensional seperti National Bank of Egypt atau Banque Misr, yang merupakan bank–bank besar di Mesir.

Para mahasiswa dan mahasiswi Al-Azhar Kairo asal Indonesia berbagi pendapat. Seperti yang diungkapkan Alam, Fikriyatul, Ibrahim dan Syamsul, mengaku tidak menggunakan jasa keuangan syariah di Mesirlantaran masih terbatasnya pelayanan dan belum merasa memerlukan karena kebanyakan aktivitas keuangan mereka masih manual.

Untuk mendapatkan dana kiriman dari keluarga di Indonesia misalnya, mereka cukup menarik uang tunai di mesin ATM di Mesir dengan menggunakan ATM bank dari Indonesia.

Namun menurut Alam dan Azam jika ada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa misalnya dari Bait Zakat Kuwait di Mesir, mereka diwajibkan membuka rekening di Bank Faisal Islamy sebagai syarat pengambilan ijazah.

Para mahasiswa tersebut yang umumnya belajar di fakultas syariah ini mengharapkan agar keuangan syariah dapat tumbuh cepat di Mesir.

Ekonomi Mesir saat ini

Saat ini boleh dikatakan ekonomi Mesir sedang tidak stabil. Sejak dua tahun terakhir, mata uang mereka mengalami depresiasi yang cukup signifikan, dari awalnya 1 dollar AS bernilai 9 pound Mesir di awal tahun 2015 sekarang bernilai 18 pound Mesir.

Satu pound Mesir di awal tahun 2015 senilai Rp. 1.471 rupiah, sementara hari ini bernilai Rp. 738.

Bagi keluarga Indonesia yang hidup di Mesir dan hidup dengan kiriman orang tua dari Indonesia kondisi ini cukup diuntungkan. Hidup di kota besar seperti Kairo, seorang mahasiswa hanya mengeluarkan sejuta rupiah untuk biaya hidupnya mulai dari sewa rumah, makan dan transportasi.

Sebaliknya, bagi yang mencari penghasilan di Mesir untuk dikirimkan ke Indonesia mengalami penurunan dari sisi nilai.

Walaupun tidak semeriah di Indonesia, sudah ada 14 bank syariah (penuh/windows) dengan 135 cabang yang beroperasi di Mesir. Tiga pemain besar adalah al-Baraka Bank Egypt dan Faisal Islamic Bank of Egypt yang merupakan anak grup perusahaan dari Arab Saudi serta National Bank for Development (bagian dari Abu Dhabi Islamic Bank).

Menurut laporan Zawya, total aset bank syariah di Mesir dibukukan sebesar 128 miliar pound Mesir (18,4 miliar dollar AS) pada tahun 2014, dengan pangsa pasar 4 persen. Pada tahun yang sama aset perbankan syariah di Indonesia mencapai 21 miliar dollar AS, dengan pangsa pasar hampir mendekati 5 persen.

Masih belum jelas arah industri keuangan syariah dikarenakan ketidakstabilan ekonomi dan politik saat ini; apakah industri akan menjadi semakin redup dengan kebijakan Presiden Abdel Fattah el-Sisi saat ini, atau sebaliknya.

Apa hubungannya dengan pengaturan keuangan keluarga?

Untuk menjadikan pengaturan keuangan keluarga sarat syariah diperlukan mitra-mitra keluarga yang juga syariah. Saat ini setiap keluarga nyaris tidak bisa lepas dari kebutuhan atas pelayanan keuangan syariah. Mulai dari transfer uang, menabung, membayar tagihan, investasi hingga pergi umrah dan haji dan pengurusan kuburan.

Bayangkan saja kalau lembaga keuangan syariah tidak ada, terdapat elemen yang tidak lengkap di dalam praktik syariah dalam keluarga.

Lingkungan praktik keuangan syariah di Mesir terasa sangat beda dengan di Indonesia yang cukup “membumi”, padahal Mesir lebih kental dakwah syariahnya.

Kurangnya perkembangan keuangan syariah di Mesir saat ini, tentu menjadi ironis. Ini lantaran para ulama setempat sangat fasih mengajarkan kitab–kitab mengenai syariah dan “tijarah” (perdagangan), bahkan ada fakultas khusus mengajarkan ekonomi, bisnis, akuntansi, manajemen  dari peringkat S1 hingga S3 di Universitas Al-Azhar yang disebut “Kulliyah at Tijarah”.

Ternyata hukum syariah bukan hanya penting untuk diajarkan tetapi perlu dipraktikkan. Jarak antara menara gading Al-Azhar nampaknya cukup tinggi dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya terutama dalam mempraktikkan keuangan syariah.

Bagaimana dengan Indonesia?

Menara gading atau lembaga–lembaga pendidikan di Indonesia berlomba–lomba menawarkan program pendidikan ekonomi syariah dengan beraneka ragam jurusan mulai dari jurusan perbankan syariah yang paling favorit, diikuti oleh akuntansi syariah, ekonomi pembangunan syariah, keuangan mikro syariah dan hukum syariah.

Program – program itu ditawarkan bukan hanya di perguruan tinggi tetapi juga di sekolah menengah dan bukan saja di perguruan tinggi swasta tetapi juga di negeri. Diharapkan para alumni kampus – kampus ini yang akan menjadi SDM penggerak industri keuangan syariah.

Namun demikian masih terdapat “gap” antara kemahiran yang dimiliki oleh para alumni ekonomi syariah ini.

Paling tidak hal ini dilontarkan oleh Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Buchori baru – baru ini.

“Kami berharap apa yang dikerjakan di perguruan tinggi tidak hanya terkait teori fikih tapi langsung implementasinya, sehingga saat lulus apa yang dipelajari di perguruan tinggi dan hasil risetnya bisa digunakan saat menjadi praktisi.”

OJK memandang perlu untuk menjembatani gap tersebut dengan menuangkannya di dalam Roadmap Perbankan Syariah 2015-2019 yang berupaya untuk “link and match” melalui sinergi antara otoritas, industri perbankan, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah terkait.

Situasi politik di Indonesia saat ini cukup kondusif yang tentu saja menjadi satu faktor penting untuk memacu lebih cepat perkembangan industri syariah di tanah air.

Dari laporan GIFR 2016, Indonesia naik rangking dari peringkat 7 menjadi peringkat 6 negara terpesat perkembangan keuangan syariahnya. Berdasarkan data OJK  per Februari 2017, total aset keuangan syariah (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp 897,1 triliun atau 67,21 miliar dollar AS.

Kendati demikian, aset gabungan bank syariah saja masih berada di bawah aset individu bank konvensional yaitu BRI, Mandiri dan BCA, artinya masih ramai keluaga Indonesia yang masih setia di perbankan konvensional.

Ternyata baik di Mesir maupun di Indonesia, ada masih banyak PR yang harus dikerjakan. Diperlukan “azam” yang lebih kencang untuk memastikan industri keuangan syariah makin menunjukan kiprahnya supaya dapat lebih dinikmati oleh para keluarga di dua negara ini.Wallahu a’lam bis-shawaab. Salam Sakinah!

EditorBambang Priyo Jatmiko